FMDKI.OR.ID, Berangkat dari persoalan bangsa saat ini, sejak awal pemerintahan Prabowo-Gibran telah gencar melakukan efisiensi anggaran dengan alasan agar penggunaan uang negara lebih efektif, tepat sasaran, dan tidak membebani kondisi fiskal negara.
Namun pada kenyataannya kebijakan pemerintah belum mampu mengatasi banyaknya persoalan bangsa termasuk kondisi rupiah yang terus tertekan.
Dalam ilmu ekonomi, pelemahan nilai tukar rupiah dapat dijelaskan melalui hukum permintaan dan penawaran. Nilai tukar suatu mata uang pada dasarnya ditentukan oleh interaksi antara permintaan dan penawaran di pasar valuta asing.
Kondisi ini terjadi karena berbagai faktor, baik yang berasal dari perekonomian global atas ketidakpastian geopolitik dunia maupun domestik karena tingginya kebutuhan impor, pembayaran utang luar negeri, dan keluarnya modal asing dapat meningkatkan permintaan dolar di dalam negeri.
Namun menariknya, jika alasan karena kondisi global, maka mengapa Rupiah mengalami tekanan yang lebih besar dibandingkan Ringgit Malaysia.
Pada dasarnya pemerintah telah melakukan upaya namun hal tersebut seolah tidak nampak. Pemerintah seolah diam dengan rupiah semakin melemah yang telah mencapai Rp. 17.954,00 hingga tulisan ini di buat.
Dalam setahun terakhir, Rupiah telah melemah sekitar 9% sedangkan Ringgit Malaysia yang justru menguat sekitar 3-4 % terhadap dollar AS sepanjang 2026.
Ringgit Malaysia yang relatif lebih stabil saat ini telah menyentuh angka 1 MYR setara Rp 4.500 yang menjadi catatan sejarah pertama kalinya Rupiah bukan hanya babak belur terhadap dollar Singapore tapi juga negara tetangga Malaysia.
Data historis menunjukkan, awal Januari 2026, 1 USD setara 4,06 MYR dengan Mei 2026, 1 USD yaitu 3,91-3,97 MYR yang artinya Ringgit Malaysia tetap stabil walau banyak negara mengalami pelemahan mata uang.
Stabilnya mata uang Malaysia tentu disebabkan adanya peran dan kebijakan pemerintahnya yang pro rakyat dan berorientasi pada penguatan sektor-sektor produktif yang mampu mendorong pertumbuhan ekonomi secara berkelanjutan.
Lalu mengapa pemerintah Indonesia seolah tak mampu menyelesaikan masalah dan justru terkesan diam, padahal pelemahan rupiah merupakan tantangan ekonomi yang perlu segera direspons melalui kebijakan yang tepat dan terkoordinasi.
Diperlukan sinergi antara kebijakan moneter dan kebijakan fiskal untuk menjaga stabilitas nilai tukar serta memperkuat kepercayaan pasar.
Kebijakan moneter menjadi garda terdepan dalam menjaga stabilitas rupiah saat ini. Hal tersebut dapat di lakukan melalui pengaturan suku bunga, pengendalian jumlah uang beredar, dan intervensi di pasar valuta asing, Bank Indonesia dapat menjaga keseimbangan permintaan dan penawaran rupiah.
Bukan hanya itu, pemerintah memiliki peran melalui kebijakan fiskal yang berfokus pada pengelolaan penerimaan dan belanja negara.
Defisit anggaran yang terkendali, peningkatan penerimaan pajak, serta belanja negara yang produktif dapat meningkatkan kepercayaan pasar terhadap perekonomian Indonesia.
Belanja pemerintah seharusnya diarahkan pada sektor-sektor yang mampu meningkatkan produktivitas ekonomi, menciptakan lapangan kerja, dan memperkuat daya saing nasional.
Infrastruktur strategis juga harus digencarkan, tidak hanya sekedar dibangun namun benar-benar dirasakan manfaatnya. Selain itu pendidikan dan kesehatan harus menjadi perhatian serius pemerintah.
Dalam kondisi tekanan terhadap rupiah dan keterbatasan fiskal, efisiensi anggaran menjadi langkah yang sangat penting. Efisiensi bukan sekadar mengurangi pengeluaran negara, tetapi memastikan setiap rupiah yang dibelanjakan memberikan manfaat ekonomi yang optimal.
Pemerintah perlu melakukan evaluasi secara menyeluruh terhadap berbagai program yang menggunakan anggaran besar, serta program-program tersebut perlu dikaji berdasarkan efektivitas, dampak ekonomi, dan urgensinya terhadap kebutuhan masyarakat.
Sebagai contoh, misalnya program Makan Bergizi Gratis (MBG) perlu terus dievaluasi dari sisi manfaat, sasaran penerima, efisiensi distribusi, dan keberlanjutan pendanaannya. Jika ditemukan ruang perbaikan, maka optimalisasi anggaran dapat dilakukan tanpa mengurangi tujuan utama program tersebut, yaitu meningkatkan kualitas gizi masyarakat.
Demikian pula dengan program Koperasi Merah Putih. Program ini memiliki tujuan mendorong penguatan ekonomi masyarakat melalui koperasi. Namun, implementasi di lapangan perlu terus di evaluasi agar tidak terjadi pemborosan anggaran akibat tumpang tindih dengan program pemberdayaan ekonomi yang telah ada sebelumnya.
Anggaran yang dihemat dapat dialihkan untuk sektor yang lebih produktif dan mampu menghasilkan multiplier effect yang lebih besar bagi perekonomian.
Penulis: Sinta Kasim
Editor: Admin FMDKI News
